Kamis, 06 April 2017TApril 06, 2017

makalah kawin sirri (sambirmpklor)

BAB I
PENDAHULUAN
A.  Latar Belakang Masalah
Perkawinan merupakan bagian hidup yang sakral, karena harus memperhatikan norma dan kaidah hidup dalam masyarakat. Namun kenyataannya,  tidak  semua  orang  berprinsip  demikian,  dengan berbagai  alasan  pembenaran  yang  cukup  masuk  akal  dan  bisa diterima   masyarakat,   perkawinan   sering   kali   tidak   dihargai kesakralannya.  Pernikahan  merupakan  sebuah  media  yang  akan mempersatukan dua insan dalam sebuah rumah tangga. Pernikahan adalah satu-satunya ritual pemersatu dua insan yang diakui secara resmi   dalam   hukum   kenegaraan   maupun   hukum   agama.
Pelaksanaan  perkawinan  di  Indonesia  selalu          bervariasi bentuknya. Mulai dari perkawinan lewat Kantor Urusan Agama (KUA), perkawinan bawa lari, sampai perkawinan yang populer di kalangan masyarakat, yaitu kawin siri. Perkawinan   yang tidak dicatatkan atau yang dikenal dengan berbagai istilah lain seperti ‘kawin bawah tangan’, ‘kawin  siri’  atau ‘nikah  sirri’,  adalah  perkawinan  yang  dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat dan tidak dicatatkan di kantor  pegawai  pencatat  nikah         (KUA bagi yang beragama Islam, Kantor Catatan Sipil bagi non-Islam). Istilah sirri berasal dari bahasa arab sirra, israr yang berarti rahasia. Kawin siri, menurut arti katanya, perkawinan yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi atau rahasia.[1] Dengan kata lain, kawin itu tidak disaksikan orang banyak dan tidak dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah. Kawin itu dianggap sah menurut agama tetapi melanggar ketentuan pemerintah.[2]
Perkawinan  menurut  hukum  Islam  yang  sesuai  dengan landasan  filosofis  Perkawinan  berdasarkan  Pancasila  yang  diatur dalam  pasal 1  UU  No.1  Tahun.1 1974  dengan  mengkaitkan Perkawinan berdasarkan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Landasan filosofis itu dipertegas dalam Pasal 2 KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang berisi :

1.  Perkawinan semata-mata mentaati perintah Allah.
2.  Melaksanakan Perkawinan adalah Ibadah.
3.  lkatan  Perkawinan  bersifat  miitsaaqan  gholiidhan ikatantan  yang kokoh).
Nikah siri adalah salah satu bentuk permasalahan yang saat ini masih banyak terjadi di negara Indonesia. Memang, masalah nikah siri ini  sangat sulit  untuk dipantau oleh pihak yang berwenang, karena mereka menikah tanpa sepengatahuan pihak berwenang tersebut.
Biasanya, nikah siri dilakukan hanya dihadapan seorang ustadz atau   tokoh  masyarakat  saja  sebagai  penghulu,  atau  dilakukan berdasarkan     adat-istiadat  saja.  Pernikahan  ini  kemudian  tidak dilaporkan kepada       pihak yang berwenang, yaitu KUA (bagi yang muslim) atau Kantor    Catatan Sipil setempat (bagi yang nonmuslim) untuk dicatat. Sebagai  contoh kita bisa menyaksikan tayangan infotainment di salah satu stasiun tv swasta nasional. Ketika itu, selebriti yang disoroti adalah Machicha Mochtar yang mengharap pengakuan Moerdiyono (Mensesneg di era Orde Baru) sebagai bapak dari putranya. Anak dari hasil  pernikahan  siri  mereka  yang  kini  telah  berusia 12  tahun. Kemudian masih dalam program yang infotainment juga, dikabarkan tentang Bambang Triatmojo  (putra alm. Pak Harto) yang tak mau mencantumkan namanya sebagai ayah di atas akte kelahiran putri Mayangsari. Lagi-lagi karena mereka ‘hanya' nikah siri.
Melihat  makin  maraknya  fenomena  nikah  siri,  pemerintah berkeinginan untuk memberikan fatwa hukum yang tegas terhadap pernikahan   siri.   Sebagaimana   penjelasan   Nasaruddin   Umar, Direktur Bimas Islam Depag, RUU ini akan memperketat pernikahan siri, kawin kontrak, dan poligami.[3]Berkembang pro kontra pendapat di masyarakat. Ada yang berpendapat bahwa orang yang melakukan pernikahan siri,  maka suami isteri tersebut tidak memiliki hubungan pewarisan. Artinya, jika suami meninggal dunia, maka isteri atau anak-anak keturunannya tidak memiliki  hak  untuk  mewarisi  harta  suaminya.  Ketentuan  ini  juga berlaku jika isteri yang meninggal dunia.





B.  Nama Kegiatan
Nama kegiatan ini adalah Kuliah Kerja Lapangan ( KKL ) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan dengan tema “Perkawinan siri dan akibat hukumnya”
C.  Waktu Dan Tempat Kegiatan
Adapun waktu Kuliah Kerja Lapangan ini adalah mulai tamggal 23 Januari hingga 05 Februari 2017.
Tempat : Dusun Krajan RT/RW 014/007 Desa Sambirampak Lor Kec. Kotaanyar.
D.  Tujuan
1)        Tujuan Umum
Memeberikan pengalaman dan wawasan kepada mahasiswa mengenai kehidupan di masyarakat. Berupa pengembangan keilmuan, cara berfifkir dan bersikap sebagai calon seorang sarjana hukum.
2)        Tujuan Khusus
Setelah dilakukannya kuliah kerja lapangan (KKL) diharapkan nantinya agar mahasiswa dapat mengimplementasikan ilmu yang telah di dapat dikampus secara maksimal agar nanti akan menjadi seorang sarjan hukum yang benar-benar profesional menjalankan ilmunya baik sebagai penegak hukum atau aparat pemerintahan.

E.       Manfaat
Manfaat yang diperoleh dari Kuliah kerja Lapangan adalah Kegiatan Kuliah Kerja Lapangan ini mejadi salah satu media pembelajaran untuk mengetahui kesesuaian antara teori yang telah didapatkan di bangku kuliah dengan praktek di lapangan. Terlepas dari itu semua tentunya juga mendapatkan pengetahuan dan pengembangan wawasan dalam melatih mental serta komunikasi untuk berinteraksi langsung di masyarakat.

F.       Program Kegiatan
1.      Program Umum
Beberapa program umum yang telah di laksanakan antara lain:
Ø  Mengikuti Pembukaan  KKL di Kecamatan Kotaanyar
Ø  Perkenalan  dengan kepala Desa Beserta Perangkat Desa Sambirampak Lor
Ø  Sholat Jama’ah di musholla dekat posko
Ø  Taaruf dengan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Warga
Ø  Mengikuti Kegiatan Keagamaan
Ø  Diskusi Kelompok serta Evaluasi kegiatan
Ø  Mengajar di TPQ dan Diniyah
Ø  Mengisi Data Kuisioner dan memberikan Pengarahan pada Masyarakat tentang dampak Pernikahan Siri
Ø  Ikut berpartisipasi dalam kegiatan penyuluhan gizi buruk di pendopo desa
Ø  Ikut berpartisipasi dalam kegiatan posyandu lansia dan memandu senam lansia
Ø  Pembuatan tabir sungai
Ø  Pembuatan dan pemasangan papan nama dusun
Ø  Bersih-bersih Kantor Desa
Ø  Mencari Data tentang Desa Sambirampak Lor
Ø  Mengajar Ngaji di Musholla
Ø  Mengikuti Kegiatan Keagamaan Sholawatan dan sarwaan
Ø  Baksos di Pondok Pesantren Nurur Rahmah bersama Camat Kotaanyar dan masyarakat sekitar
Ø  Mengikuti Pengajian Putri/muslimat
Ø  Mengikuti Penyuluhan di Kecamatan Kotaanyar
Ø  Tahlilan bersama masyarakat sekitar posko
Ø  Mengadakan penutupan dan penyuluhan hukum di Kantor Desa Sambirampak Lor
2.      Penelitian
 Penelitian yang di lakukan bersifat Empiris adalah benar-benar dari lapangan, responden atau masyarakat yang melalui wawancara secara langsung kesetiap rumah, penelitian kali ini tema yang di angkat adalah “ Pernikahan Siri dan Dampak Hukumnya ” tema ini sangat tepat diambil untuk daerah yang masih minim akan pengetahuan tentang Undang-undang yang mengatur tentang hukum pernikahan yang mana acuannya UU No. 1 tahun 1974, banyak masyarakat yang kurang paham apa itu pernikahan siri. Namun pada umumnya pernikahan siri sangat di mengerti sebab dan akibatnya oleh masyarakat, akan tetapi  mengingat minimnya pengetahuan mereka akan pendidikan yang mengakibatkan banyak yang melakukan pernikahan dibawah tangan. Hal ini sangat diperlukan bagi generasi muda untuk memberikan penyuluhan tentang pernikahan siri, agar pernikahan dini bisa di minimalisir tingkat pertumbuhannya. Selain itu butuh kesadaran juga dari masyarakat  bahwasanya jangan sampai mendekatkan atau melakukan pernikahan dibawah tangan atau siri dengan memberikan arahan kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan dimasyarakat.
3.      Penyuluhan
Disamping itu mahasiswa juga ikut melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Penyuluan ini bertujuan untuk memberikan beberapa informasi atau arahan kepada Masyarakat tentang Pernikahan Siri dan Dampak hukumnya sesuai dengan tema  di atas. Beberapa materi penyuluhan diantaranya meliputi Undang-undang tentang Perkawinan yang di atur oleh Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Yang mana penyuluhan disini kami menghadirkan dosen dari STIH ZAHA yakni Bpk H. Ahmad Djazim Ma’sum SH.,MH.i.,MH. Banyak masyarakat yang antusias dengan penyuluhan hukum tersebut terbukti dengan banyaknya masyarakat yang hadir dalam acara yang telah dilakukan oleh mahasiswa. Di desa Sambirampak Lor yang mana di daerah ini penyuluhan hukum sangatlah minim, buktinya banyak masyarakat yang kurang paham akan hukum, terutama tentang Hukum Pernikahan Siri dan Dampak Hukumnya bagi dia yang melakukan pernikan di bawah tangan tersebut.
4.      Program Khusus
a.       Keagamaan
Ada beberapa hal yang telah kami laksanakan selama kegiatan KKL di Desa Sambirampak Lor yang antara lain:
1.      Mengikuti Kegiatan tahlil bersama masyarakat pada malam Jum’at
2.      Mengajar di TPQ dan Diniyah
3.      Mengajar ngaji di musholla sekitar posko KKL
4.      Mengikuti kegiatan sarwah baik muslimat dan muslimin
5.      Sholat berjamaah di musholla sekitar posko
b.      Sarana Umum
Secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Di desa Sambirampak Lor sarana umum penunjang terlaksananya kegiatan sebagian sudah terpenuhi, segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama / pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja.
c.       Sosial Kemasyarakatan
Dalam hidup bermasyarakat sering kali mendengar istilah gotong royong, dan dilakukan secara sukarela tanpa ada harapan imbalan sepeserpun, dan pastinya dilakukan dengan hati yang ikhlas. Apalagi hidup di daerah pedesaan yang pastinya kegiatan gotong royong tersebut sering kali ditemui. Dan selama KKL di desa sering kali melakukan kegiatan gotong royong tersebut diantaranya ;
1.      Ikut serta membantu posyandu lansia
2.      Ikut serta membantu acara penyuluhan gizi buruk
3.      Membuat tabir sungai
4.      Membuat papan nama dusun
5.      Kerja bakti di Pondok Pesantren Nurur Rahmah  
6.      Kerja bakti membersihkan lingkungan Kantor Desa
7.      Mengecat pagar tembok Kantor Desa
8.      Taaruf dengan tokoh masyarakat sekitar
9.      Silaturrahim ke warga desa Sambirampak Lor
d.      Kesenian
Kesenian adalah bagian dari budaya dan merupakan sarana yang digunakan untuk mengekspresikan rasa keindahan dari dalam jiwa manusia. Selain mengekspresikan rasa keindahan dari dalam jiwa manusia, kesenian juga mempunyai fungsi lain. Misalnya, mitos berfungsi menentukan norma untuk perilaku yang teratur serta meneruskan adat dan nilai-nilai kebudayaan. Secara umum, kesenian dapat mempererat ikatan solidaritas suatu masyarakat.
e.       Home industri
Di lingkungan Desa Sambirampak Lor tidak terdapat home industri.

G.      Dana Dan Sumber Dana
( Terlampir)
BAB II
HASIL PENGUMPULAN DATA
A.      Sejarah Singkat Desa
Awal mula dinamakan desa kresek pada zaman yang entah tahun berapa itu (sebut saja bapak Nursito/80 ) ada sebuah desa yang tanpa ada seorangpun yang menempati dan tinggal di desa itu. Desa ini ditemukan oleh salah satu seorang yang bernama Mbah Pao. Mbah pao menempati desa yang ditemukannya itu tidak sendiri, melainkan dengan haddamnya yang bernama Mbah Niam. Mereka tinggal di desa itu berdua dengan haddam yang mengabdi kepadanya sekian tahun lamanya.
Setelah beberapa minggu, banyak orang yang di ajak oleh mbah pao untuk menempati desa itu. Dan suatau ketika ada salah seorang pemuda yang menemukan pohon kemangi yang tidak wajar pada umumnya (sangat besar), akhirnya sipemuda tadi memberitahu kepada penduduk yang tinggal di desa yang belum memiliki nama itu, dan masyarakatpun berdatangan berbondong-bondong. Selang beberapa hari setelah si pemuda menemukan pohon itu, salah seorang warga desa itu yang mempunyai suatu keyakinan yakni meminta tolong kepada hal-hal yang aneh seperti hal nya sesajen dll.
Pada saat itu, desa ini tak kunjung di hampiri oleh hujan, karena sudah beberapa lamanya desa ini hanya dimusimi dengan musim kemarau, akhirnya  orang-orang di desa ini pergi ke tamanan tersebut untuk mengharap barokah dengan menyajikan sesajen serta memanjatkan sebuah doa dibawah pohon tersebut. Lambat laun setelah rakyat di desa itu memohon kepada pohon yang aneh tadi, akhirnya desa ini dilanda hujan gerimis selama berhari-hari yang mana masyarakat sekitar menyebutnya dengan sebutan “RESEK” . Dan pada saat itulah salah satu seorang tokoh didesa ini yang dikenal dengan penemu desa ini menamai desa ini dengan nama KRESEK.
Sedangkan awal mula bagaimana dinamakan desa sambirampak lor ialah pada saat itu ada pohon kesambi besar yang terbelah menjadi dua yang masing-masing belahan pohonnya menjulur ke utara dan keseletan, nah sejak itulah desa ini dinamakan dengan SAMBIRAMPAK LOR.



B.       Geografis Desa
Desa Sambirampak Lor merupakan bagian integral dari wilayah Kecamatan Kotaanyar, Kabupaten Probolinggo, Propinsi Jawa Timur. Desa Sambirampak Lor memiliki wilayah seluas 140.054 Ha
1.      Luas wilayah Desa Sambirampak Lor   : 140.054 Ha
2.      Batas Wilayah                                                 :
-       Utara                                                      :  Desa Sukorejo
-       Timur                                                      :  Desa Sidorejo
-       Selatan                                                   :  Desa Sambirampak Kidul
-       Barat                                                      :  Desa Kedung Rejoso
3.      Orbitrasi (Jarak dari Pusat Pemerintahan) :
-       Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan       :   6    Km
-       Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota                  :  56   Km
-       Jarak dari kota/ibukota Kabupaten                    :  60   Km
-       Jarak dari ibkota Provinsi                                   :  177 Km

4.  Keadaan Tanah
-       Jenis Tanah                                                   :     Berpasir
-       Sumber air                                                    :     Mata air dan Sungai
-       Udara                                                           :     Sedang
-       Iklim                                                             :     Sub Tropis
            Secara administratif pemerintahan terbagi dalam 3 Dusun dengan jumlah penduduk sekitar 3.015 jiwa.
Laki-laki    : 1.297 jiwa
Perempuan : 1.618 jiwa

Infra-Struktur, Sarana Dan Prasarana
1.   Transportasi
Hampir 60% jalan utama di pedusunan telah mengalami pengerasan dan/atau pengaspalan. Beberapa ruas jalan merupakan jalan kabupaten, tetapi mayoritas merupakan jalan desa atau dusun.

2.      Sarana Pendidikan
Di Sambirampak Lor terdapat sarana dan prasarana pendidikan swasta, yaitu 3 PAUD,3 TK, 1 SD, 1 MI, 1 MTS,1 MA, 1 SMK Dan 2 Madrasah Diniyah.
3.   Sarana Kesehatan
Sambirampak Lor memiliki satu Polindes di Kantor Desa Sambirampak LorPosyandu ada 3 di 3 Dusun serta ada 25 kader Posyandu, 1 Orang Bidan Desa, dan 1 Orang Mantri Kesehatan atau Perawat, Kondisi ini masih belum memadai untuk memberikan pelayanan kesehatan yang baik bagi masyarakat,Tapi mereka tetap berusaha.
4.   Olahraga
Prasarana olah raga yang dimiliki antara lain adalah 2 lapangan Volly Ball, dan 2 lapangan tenis meja.
5.    Tempat Ibadah
Di setiap dusun telah ada masjid dan/atau mushola bahkan lebih dari satu ada 23 mushola dan 3 masjid.
6.    Perdagangan
Sarana prasarana perdagangan milik warga  atau  Kios-kios milik perorangan ada di setiap dusun dan terbanyak di dusun Krajan.
C.    Struktur Pemerintahan Desa

STRUKTUR DESA SAMBIRAMPAK LOR

No
Nama
Jabatan
TTL
pendidikan
Status
PNS
SK
Pengang
katan
oleh
1
MISNALI

KADES
Prob.
25-08-1967
SMA
-
Bupati
2
ZAINULLAH

Kasi Pemerintahan
Prob.
12-06-1970
SMA
-
Bupati
3
RIZKA DWI S.
Kasi Pembangunn
Prob.
22-09-1985
SMA
-
Kades
4
MOH. ALI MAKSUM
Kasi Kesra
Prob.
16-04-1979
SMA
-
Kades
5
AHMAD MUHLISIN
Kaur Umum
Prob.
20-03-1987
S.1
PNS
Kades
6
ANDI HAMID
Kaur Keuangan
Prob.
06-07-1983
SMA
-
Kades
7
MUHEBBAN
Kaur Perencanaan
Prob.
08-11-1974
SMA
-
Kades
8
ABDUL HAFID
Kasun Klompang
Prob.
24-01-1973
SD
-
Kades
9
SUTAKI
Kasun Krajan 1
Prob.
23-05-1974
SMP
-
Kades
10
SUGIMAN
Kasun Kresek Lor 1
Prob.
02-05-1962
SMP
-
Kades
11
ZAINUL QUDSI
Kasun Kresek Lor 2
Prob.
24-12-1994
S.1
-
Kades
12
KOMARUDDIN
Kasun Krajan 2
Prob.
10-12-1993
SMA
-
Kades

Di desa Sambirampak Lor terdapat beberapa Lembaga Desa, yaitu : Pemerintah Desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD, PKK, Karang Taruna, dan RT).
1. Pemerintah desa Sambirampak Lor terdiri dari :
a. Kepala Desa
b. Perangkat Desa, terdiri dari :
i.      Kepala-Kepala Seksi :
·         Pemerintahan
·         Kesra
·         Bendahara
·         Umum
·         Perencanaan
·         Pembangunan
·         Kepala Dusun
ii.  Kepala Dusun : melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat dusun.
D.    Potensi Desa

Potensi Desa Sambirampak Lor Relatif masih menggunakan sistem tradisionlisme yakni mengeloh perkebunan pertanian dan bercocok tanam sehingga di sambirampak lor mempunyi kreatif tinggi untuk membentuk kelompok pertanian,di daerah ini bahan pangannya sangat tinggi sampai – sampai ladang yang sebelah utara perbatasan antara sidorejo dan sambirampak lor yang blok krajan ditanami pepohonan yang sangat luas diantaranya Pohon sengon pohon Jati,pohon serambi dan bawahnya rumput – rumput yang sangat indah yang di ambil setiap harinya oleh Peternak sapi.
Disinilah potensi desa Sambirampak Lor dijadikan dua macam
1.      Potensi fisik yang meliputi, tanah yang luas, sungai yang mengalir dari gunung dan cuaca, flora dan faunanya
2.      Potensi non fisik, meliputi lembaga – lembaga social desa sambirampak lor,dan aparatur desa, jika potensi dimanfaatkan dengan baik,desa akan berkembang pesat didesa memiliki fungsi- fungsi yang ada didesa sambirampak lor. meliputi kemungkinan – kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan sangat sulit di desa, SDMnya sangat memadai lulusannya paling banyak dari kalangan SD,MI,MTS,SMP,MA,SMA,SMK.
E.     Tigkat Pendidikan Desa
Dari hasil wawancara yang kami peroleh dengan bapak perangkat desa bapak Zainullah tingkat pendidikan yang ada di desa sambirampak lor rata-rata lulusan SLTP dan sebagian adalah lulusan SLTA dan  jarang yang melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi/Universitas.
Tidak Tamat SD   :           Orang
Tamat SD             :           Orang
Tamat SLTP         :           Orang
Tamat SLTA        :           Orang
Diploma/Sarjana   :           Orang

F.       Data Luas Tanah Desa
Desa Sambirampak Lor merupakan bagian integral dari wilayah Kecamatan Kotaanyar, Kabupaten Probolinggo, Propinsi Jawa Timur. Desa Sambirampak Lor memiliki wilayah seluas 140.054 Ha.

1.      Jumlah KK yang ada di desa Sambirampak Lor sebanyak 1.121 KK
Dusun Krajan        :           KK
Dusun Klompang :           KK
Dusun Kresek Lor :           KK
2.      Data warga yang menikah siri : Tahun 2017 sebanyak  1 Orang
Alasan Menikah siri karena masih terikat pernikahan dengan istri yang pertama. Istri yang pertama sudah sekitar 20 tahun menjadi TKW di Arab saudi. Karena tidak ada kepastian dan kabar dari istri pertama akhirnya si suami menikah lagi dengan wanita lain tapi menikah siri dan dikaruniai 3 orang anak. Hingga saat ini pernikahan mereka belum tercatat di KUA karena mereka tidak mau melakukan isbat nikah. Dan status anak-anak mereka masih anak diluar kawin dan tidak memiliki akta kelahiran. Sudah banyak warga yang menasehati agar mendaftarkan isbat nikah. Bahkan tahun lalu ada isbat nikah gratis tetapi pasangan pasutri ini tetap bersikokoh dengan tidak mau mendaftarkan pernikahannya secara sah sesuai hukum negara.    
Ø  Data yang diperoleh dari perangkat desa di desa Sambirampak Lor.
G.      Upaya desa atas kesadaran warga untuk menikahkan putra putrinya secara sah menurut hukum positif.
Ada beberapa hal yang telah dilakukan desa dalam mencegah perkawinan dibawah tangan antara lain dengan memberikan penjelasan kepada masyarakat desa berupa seminar yang diadakan oleh lembaga-lembaga agar masyarakat benar-benar faham dampak pernikahan sirri kepada anak dan statusnya dimata hukum.
Kesadaran masyarakat tentang pernikahan yang sah menurut hukum positif masih bisa dikatakan minim, sebab faktor pendidikan yang hanya lulusan yang ada di desa sambirampak lor rata-rata SMP dan SMA/MA sederajat masih kurang dari pada tingkat jumlah kependudukan yang ada di desa. Salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya pendidikan adalah kurang sadarnya pentingnya pendidikan bagi masyararakat nanti, factor lain adalah factor ekonomi masyarakat sekitar masih rendah.
H.      Upaya desa mencegah terjadinya pernikahan dibawah tangan
    Cara mencegahnya dengan memperdalam pengetahuan tentang pernikahan. Yakinlah bahwa pernikahan adalah sesuatu yang sakral sehingga anak tidak akan menjadi korban. Dalam hal ini Kementerian Agama harus bekerjasama dengan Kemenkominfo agar tidak ada lagi situs jasa pernikahan siri dan pelaku pernikahan siri. Jika kasus itu terjadi, ini sudah menyalahi kebudayaan bangsa Indonesia. Dan, harus diwajibkan pernikahan tersebut dilaporkan ke aparat keamanan, paling tidak Rukun Tetangga atau pun Rukun Warga.
Kesadaran masyarakat tentang pernikahan yang sah menurut hukum positif masih bisa dikatakan minim, sebab faktor pendidikan yang hanya lulusan yang ada di desa gondosuli rata-rata SMP dan SMA/MA sederajat masih kurang dari pada tingkat jumlah kependudukan yang ada di desa. Salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya pendidikan adalah kurang sadarnya pentingnya pendidikan bagi masyararakat nanti, factor lain adalah factor ekonomi masyarakat sekitar masih rendah.
Dan menurut data yang kami peroleh beberapa hal yang telah dilakukan oleh desa guna mencegah terjadinya pernikahan siri yang antara lain membantu warga yang ingin menikah siri untuk tidak melakukan pernikahan dibawah tangan, dan jika hal tersebut terjadi maka ada program yang telah dilakukan oleh oleh kementrian terkait yakni isbat nikah setiap tiga bulan sekali.













BAB III
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
A.      Pengertian Pernikahan Menurut Hukum Positif
Perkawinan yang dilakukan antara pasangan seorang pria dengan seorang wanita, pada hakekatnya merupakan naluri atau fitrah manusia sebagai makhluk sosial guna melanjutkan keturunannya. Oleh karenanya, dilihat dari aspek fitrah manusia tersebut, pengaturan perkawinan tidak hanya didasarkan pada norma hukum yang dibuat oleh manusia saja, melainkan juga bersumber dari hukum Tuhan yang tertuang dalam hukum agama. Selanjutnya menurut ketentuan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian tentang ialah: ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkn ketuhanan Yang Maha Esa”.
Perkawinan yang merupakan perbuatan mulia tersebut pada prinsipnya, dimaksudkan untuk menjalin ikatan lahir batin yang sifatnya abadi dan bukan hanya untuk sementara waktu, yang kemudian diputuskan lagi. Atas dasar sifat ikatan perkawinan tersebut, maka dimungkinkan dapat didirikan sebuah rumah tangga yang damai, teratur, penuh cinta kasih serta memperoleh keturunan yang baik dalam masyarakat.[4]

B.       Faktor Terjadinya Pernikahan Siri
Beberapa hal yang menyebabkan masyarakat melakukan pernikahan siri antara lain karena masih terikat perkawinan yang sah, umur dari kedua pasangan di desa atau pelosok tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, perekonomian masyarakat di desa yang rata-rata berpenghasilan minim, Kurangnya pengetahuan tentang pernikahan menurut hukum negara, Kurangnya pengetahuan orang tua sehingga kebanyakan dari mereka menikahkan anak-anaknya di usia yang masih muda.
Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan. Ada yang karena  faktor  biaya, alias tidak mampu membayar administrasi pencatatan sehingga tidak dicatatkan  tetapi  tidak  dirahasiakan,  belum  cukup  umur  untuk melakukan perkawinan secara Negara, ada pula yang disebabkan karena  takut  ketahuan  melanggar  aturan  yang  melarang  pegawai negeri nikah lebih dari satu dan lain sebagainya. Ada juga pernikahan yang  dirahasiakan  karena  pertimbangan-pertimbangan  tertentu, misalnya karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang  terlanjur  menganggap  tabu  pernikahan  siri  atau  karena pertimbangan-pertimbangan rumit  yang  memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya. Bagi yang takut diketahui masyarakat,, perkawinannya tidak dicatatkan dan dirahasiakan.
Perkawinan siri merupakan perkawinan yang dilakukan secara agama saja atau hanya di depan pemuka agama. Persoalan mengenai perkawinan siri memang masih menimbulkan pro dan kontra. Sistem hukum Indonesia tidak mengenal adanya istilah perkawinan siri serta tidak mengatur secara khusus mengenai perkawinan siri dalam sebuah peraturan. Namun, secara umum, istilah ini diberikan bagi perkawinan yang tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah. Bagaimana status perkawinan siri dimata Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta akibat hukumnya terhadap istri yang dinikahi dan  anak  yang  dilahirkan  serta  harta  kekayaannya  di  dalam perkawinan siri, merupakan masalah yang menjadi tanda Tanya besar bagi masyarakat awam.
Perkawinan siri menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan perkawinan yang tidak sah, karena perkawinan jenis ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan Undang-undang  Nomor 1  tahun 1974  tentang  Perkawinan  yakni ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) mengenai pencatatan perkawinan. Sedangkan akibat hukum terhadap istri, istri bukan merupakan istri sah dan karenanya tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami serta tidak  berhak  atas  harta  gono-gini  dalam  hal  terjadi  perpisahan. Terhadap anak, statusnya menjadi anak luar kawin dan karenanya ia hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta sewaktu-waktu ayahnya dapat menyangkal keberadaan anak tersebut, selain itu  ia  tidak  berhak  atas  nafkah hidup, biaya pendidikan, serta warisan dari ayahnya[5]


C.      Akibat Hukum Pernikahan Siri
1.    Kedudukan Istri
     Meski menurut hukum Islam perkawinan siri adalah sah tetapi  perkawinan yang tidak dicatatkan ini, hukum negara tidak mengakuinya  sehingga  berbagai  persoalan  rumah  tangganya termasuk bila di kemudian hari terjadi perceraian maka hanya bisa diselesaikan  diluar  jalur  hukum  negara  alias  dilakukan  secara musyawarah menurut hukum Islam dan penyelesaian  kasus gugatan nikah sirri, hanya bisa diselesaikan melalui hukum adat.
Perkawinan siri berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial.
Secara hukum:
a.         Tidak dianggap sebagai istri sah
b.         Tidak bisa menggugat suami, apabila ditinggalkan oleh suami
c.         Tidak memperoleh tunjangan apabila suami meninggal, seperti tunjangan jasa raharja
d.        Apabila suami sebagai pegawai, maka istri tidak memperoleh tunjangan perkawinan dan tunjangan pensiun suami.
e.         Tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal dunia
f.          Tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan dianggap tidak pernah terjadi
Secara sosial :
Akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan bawah tangan sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan (alias kumpul kebo) atau anda dianggap menjadi istri simpanan.

2.      Kedudukan Anak
Sementara terhadap anak, tidak sahnya perkawinan bawah tangan menurut hukum negara memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni : Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya (Pasal 42 dan Pasal 43 UU Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 100 KHI). Di dalam akta kelahirannyapun statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya.
Ketidakjelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja, suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. Yang jelas merugikan adalah anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.

3.      Kedudukan Harta Kekayaan
Hal ini disebabkan, pernikahan tersebut tidak tercatat secara resmi oleh Negara dan permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan didalam pengadilan. Sebagaimana yang telah disebutkan didalam pasal 5 ayat (1) KHI bahwa pencatatan perkawinan bukan sebagai syarat sah perkawinan; tetapi sebagai alat untuk menciptakan ketertiban perkawinan. Oleh karena itu, pernikahan yang tidak tercatat tidak memiliki kekuatan hukum sehingga keabsahannya diragukan.
Menghadapi permasalahan nikah siri, dalam pasal 7 ayat (3) KHI telah diatur mengenai itsbat nikah bagi perkawinan tidak tercatat. Dengan kata lain, perkawinan tidak tercatat adalah sah, tetapi kurang sempurna. Apabila pernikahan sudah di istbatkan, maka persoalan persoalan yang ada didalam pernikahan tersebut menjadi mudah karena sudah di resmikan oleh negara.
Suatu perkawinan yang tidak tercatat akan menghilangkan hak istri untuk menuntut secara hukum. Dengan kata lain, wanita yang dinikahi tersebut tidak mendapat perlindungan hukum. Perkawinan yang demikian bertentangan dengan aspek kesetaraan gender. Karena itu menurut M. Quraish Shihab, perkawinan yang tidak tercatat merupakan salah satu bentuk pelecehan terhadap perempuan karena dapat menghilangkan hak-hak perempuan.
Permasalahannya jika perkawinan harus tercatat maka kaum pria merasa keberatan terutama pria yang sudah memiliki istri, karena untuk poligami prosedurnya dianggap terlalu memberatkan. Sebaliknya bagi kaum wanita perkawinan tidak tercatat bukan saja merugikan yaitu tidak memiliki hak menuntut harta gono-gini, juga akan kehilangan hak-haknya untuk menuntut kewajiban suami. Kondisi ini dianggap dilematis, disebelah pihak keharusan pencatatan perkawinan memberatkan kaum pria, di lain pihak perkawinan tidak tercatat merugikan kaum wanita dan anak.


D.      Upaya Hukum Merubah Status Pernikahan Siri Menjadi Perkawinan Yang Sah Menurut Hukum Positif

1.    Isbat Nikah
Bagi yang beragama Islam, namun tak dapat membuktikan terjadinya perkawinan dengan akte nikah, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah (penetapan/pengesahan nikah) kepada Pengadilan Agama (Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam).
Upaya  hukum  pertama  yang  dapat  dilakukan  untuk mendapatkan  pengakuan  negara  bagi  perkawinan  yang  tidak dicatatkan  ádalah  melalui  pengajuan  penetapan  nikah (itsbat nikah). Esensi Itsbat nikah adalah perkawinan yang semula tidak dicatatkan  menjadi  tercatat  dan  disahkan  oleh  negara  serta memiliki  kekuatan  hukum.  Itsbat  nikah  merupakan  istilah  baru dalam fiqh munakahat, yang secara harfiah berarti  “penetapan”, atau “pengukuhan”  nikah.   Secara   substansial   konsep   ini difungsikan   sebagai   ikhtiar   agar   perkawinan   tercatat   dan mempunyai kekuatan hukum.[6] Dasar Itsbat nikah KHI Pasal 7:
1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
3. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas.
Dari klausul Pasal 7 KHI tersebut diatas, permohonan Itsbat nikah  bagi  perkawinan  siri  yang  dilakukan  pada  saat  sebelum pengesahan  UU  No 1/1974 (UUP)  sepanjang  memenuhi persyaratan, dalam prakteknya, Pengadilan Agama mengabulkan. Namun demikian permohonan itsbat nikah bagi perkawinan siri yang dilakukan pada saat setelah disahkan UUP tersebut diatas memang sangat sulit dikabulkan kecuali pengajuan Itsbat nikah dalam rangka perceraian. Tentu ini sangat sulit bagi pasangan yang tidak menginginkan perceraian. Selain itu proses yang akan dijalaninyapun akan memakan waktu yang lama.
Mengenai tingkat  keberhasilan  permohonan  itsbat  nikah (dikabulkan atau ditolak) sepenuhnya menjadi kewenangan hakim yang menyidangkan perkaranya setelah meneliti data persyaratan yang diajukan pemohon. Tentu saja   hakim di setiap Pengadilan Agama   berbeda dalam memberi ketetapan. Semua dikembalikan pada hati nurani para hakim dalam memberi rasa keadilan bagi pemohon dan yang menjadi korban.[7]
Sementara  untuk  mendapatkan  pengesahan  anak  yang dilahirkan dari perkawinan siri juga harus disertakan bersamaan dengan pengajuan Itsbat nikah agar mendapat penetapan yang sama  dengan  pengesahan  nikah  orangtuanya.  Menurut  Andi Syamsu Alam, jika anak yang lahir tidak dapat diakui oleh Catatan Sipil  sebagai anak yang lahir    dari perkawinan yang sah, perlu dipertimbangkan  secara  arif  karena  banyak  daerah  tidak  mau menerima jika anak tersebut dinyatakan lahir dari seorang ibu dan tidak dicantumkan siapa nama bapaknya.
Pasal 44 UU Perkawinan dan Pasal 102 KHI tentang hak pengingakaran  anak  yang  dikandung  istri  oleh  laki-laki.  Pada dasarnya hanya perempuanlah yang mengetahui benih siapa yang dikandung. Namun ketentuan ini berpotensi mendiskriminasi dan memojokkan perempuan karena memberikan previlage pada laki-laki untuk mengingkari. Pembuktian bahwa anak yang dikandung adalah anak suami memerlukan usaha yang tidak mudah bagi perempuan yang dapat menempatkan dia pada keputusasaan.
Upaya hukum lain bisa ditempuh berkaitan  dengan pembuktian identitas  si  anak, meskipun  Undang-Undang No.  1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak mensyaratkan adanya akte kelahiran dalam pembuktian asal-usul anak, hal tersebut tidaklah mutlak. Beban pembuktian asal-usul dan identitas anak hasil perkawinan siri terletak pada si Ibu dan mereka-mereka yang mengetahui persis adanya perkawinan siri antara si Ibu dan si Bapak anak tersebut. Akan lebih baik dan akurat, jika bisa membuktikan adanya hubungan darah antara si anak dengan orangtuanya melalui uji DNA.8  (tapi ini biayanya sangat mahal).
2.    Perkawinan Ulang
Perkawinan ulang dilakukan layaknya perkawinan menurut agama Islam. Namun, perkawinan ini tentu saja harus dihadapan petugas pencatat nikah dan selanjutnya pernikahan tersebut dilakukan pencatatan perkawinan oleh pejabat yang berwenang pencatat perkawinan (KUA).
Pencatatan perkawinan ini penting agar ada kejelasan status bagi perkawinan anda. Namun, status anak-anak yang lahir dalam perkawinan bawah tangan akan tetap dianggap sebagai anak di luar kawin, karena perkawinan ulang tidak berlaku surut terhadap status anak yang dilahirkan sebelum perkawinan ulang dilangsungkan. Oleh karenanya, dalam akte kelahiran, anak yang lahir sebelum perkawinan ulang tetap sebagai anak luar kawin, sebaliknya anak yang lahir setelah perkawinan ulang statusnya sebagai anak sah yang lahir dalam perkawinan.
Namun pada tahun 2012 lalu Mahkamah Kontitusi mengeluarkan PutusanNo 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 yang salah satu amarnya : Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lainnya menurut hukum ternyata mempunyai hubungan dasar ayahnya.
Putusan ini memberi peluang bagi istri cerai hidup atau mati untuk menuntut hak keperdataan (nafkah dan warisan) anaknya dari orang tua laki-laki (Ayah biologis dari anak) kepada Pengadilan Agama untuk meminta penetapan asal usul anak berdasarkan alat bukti (bukti DNA) yang didapatkan.








BAB IV
PENUTUP
A.      Kesimpulan
a.       Perkawinan di bawah tangan atau perkawinan yang dilaksanakan tidak tercatat, merupakan perkawinan yang tidak sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta peraturan pelaksananya. Sekalipun dilaksanakan secara sah menurut syariat agama atau kepercayaan. Kedudukan dan tujuan pencatatan perkawinan dalam perkembangannya sangat penting dalam masyarakat modern. Adanya pencatatan perkawinan, akan memberi status hukum yang jelas dan bukti yang otentik adanya suatu perkawinan, sehingga berbagai macam bentuk kemudharatan seperti ketidak pastian status bagi wanita dan anak -anak akan dapat dihindari. Mengingat pentingnya tujuan pencacatan perkawinan tersebut, maka pencatatan perkawinan menjadi unsur syarat sahnya perkawinan. Menempatkan pencatatan perkawinan sebagai syarat sah dapat dilakukan dengan penerapan ijtihad insya'i (ijtihad bentuk baru) dengan menggunakan kaidah "menolak bahaya didahulukan demi mendatangkan kebaikan".
b.       Adapun akibat hukum yang timbulkan dari perkawinan di bawah tangan, antara lain adalah : (1) Suami istri tersebut tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti mereka telah menikah secara sah menurut hukum,(2) Anak-anak tidak dapat memperoleh akta kelahiran dari ayah yang berwenang karena untuk mendapatkan akta kelahiran itu diperlukan akta nikah dari orang tuanya, (3) Anak-anak tidak dapat mewarisi harta orang tuanya karena tidak ada bukti autentik yang menyatakan mereka sebagai ahli waris orang tuanya, (4) Tidak memperoleh hak-hak lainnya dalam pelaksanaan administrasi negara yang mesti harus dipenuhi sebagai bukti diri.

B.  Saran
a.       Melihat akibat hukum dari  perkawinan siri yang begitu luas,  hendaknya harus ada upaya pencegahan dari berbagai pihak, seperti pemerintah, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para praktisi hukum, penegak hukum, penegak hukum, dan lain-lain untuk lebih aktif mensosialisasikan arti penting dari perkawinan yang sah secara agama dan diakui oleh negara.
b.      Proses pencatatan perkawinan perlu disederhanakan dan berasaskan pada pencatatan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
c.       Pemerintah memberikan kelonggaran, mengakomodir dan memberi solusi yang  tepat bagi para pelaku perkawinan siri, demi kemaslahatan umat dan kepastian hukum bagi pasangan dan anak yang dilahirkannya berupa  deregulasi  aturan/pemutihan danpendataan pelaku perkawinan siri dengan melibatkan tokoh agama dan adat  dan perangkat desa untuk mencatatkan perkawinan tersebut. Perkawinan massal yang selama ini sering diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat belum menyentuh dan menyelesaikan masalah perkawinan siri. Tentu saja langkah ini diluar jalur peradilan.













[1] Mahmud  Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam, (Jakarta  : Hidakarya agung, 1979)
Cet. Kedelapan. Hal. 176.
[2] Peraturan    Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor 9  Tahun  1975  Tentang Pelaksanaan  Undang - Undang  Nomor 1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan, Pasal 2 Sampai  dengan pasal 9 yang mengatur tentang  Pencatatan Perkawinan.
[3] http://suara-islam.com, 22 June, 2009, UUP Dalam Bahaya! Tgl 16 feb 2017
[4] Mahmuda Junus, Hukum perkawinan islam menurut mazhad : syafi’i, hanafi, maliki dan hambali (Jakarta:1989), hlm.110
[5] Kesimpulan penelitian Ananda Mutiara, 2008, Perkawinan Siri di Mata Undang-undang
no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
serta akibat hukumnya terhadap isteri dan anak yang  dilahirkan dalam perkawinan siri, tesis S2, UI.

[6] Adjumhur.blogspot.com., 2008
[7] seminar  ”Problematika  Hukum Kelurga  dalam  Sistem  Hukum
Nasional ; antara realitas dan kepastian hukum, di Jakarta,1 Agustus 2009.

8  deoxyribonucleic acid atau asam deoksiribonukleat (gula yang kehilangan atom oksigennya).
Tag : makalah
0 Komentar untuk "makalah kawin sirri (sambirmpklor)"

Back To Top