Selasa, 11 April 2017TApril 11, 2017

pengertian fiqih mawaris

Nama    : Indah Yuliana
Jurusan  : Ekonomi Syari`ah
Nim : 0011
Makul   : Fiqh Mawaris


Pengertian Hukum Mawaris
      Fiqih Mawaris adalah ilmu yang mempelajari tentang siapa-siapa ahli waris yang berhak menerima warisan, siapa-siapa yang tidak berhak menerima, serta bagian-bagian tertentu yang diterimanya, dan bagaimana cara penghitungannya.
      Dalam konteks yang lebih umum, warisan dapat diartikan sebagai perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup. Dengan demikian, ilmu faraidh mencakup tiga unsur penting didalamnya:
1. Pengatahuan tentang kerabat-kerabat yang menjadi ahli waris;
2. Pengetahuan tentang bagian setiap ahli waris; dan
3. Pengetahuan tentang cara menghitung yang dapat berhubungan dengan pembagian harta waris.
             Adapun kata al-mawarits, adalah jama` dari kata mirots. Dan yang dimaksud dengan almirotsu, demikian pula alirtsu, wirtsi, wirotsah dan turots, yang diartikan dengan al-murutsu, adalah harta peninggalan dari orang yang meninggal untuk ahli warisnya. Orang yang meninggalkan harta tersebut dinamakan al-muwaritsu sedang ahli waris disebut dengan al-waritsu.

Hukum Mempelajari
Nabi Muhammad SAW. Bersabda:
تعلمواالفرائض وعلموهاالناس فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو اول شئ ينزع من امتى. (رواه ابن ماجه والدارقطنى)
Artinya, “pelajarilah al-faraidh dan ajarkannlah ia kepada orang-orang. Sesungguhnya faraidh itu separuh ilmu, dan ia pun akan dilupakan serta ia pun merupakan ilmu yang pertama kali akan di cabut dikalangan ummat ku”. (HR. Ibnu Majah dan Ad-Daruquthniy).”
      Hukum mempelajari ilmu faraidh adalah fardhu kifayah artinya, bila sudah ada yang mempelajarinya, gugurlah kewajiban itu bagi orang lain.
      Dan ada juga yang mewajibkan mempelajari dan mengajarkannya. Bagi seorang muslim, tidak terkecuali apakah dia laki-laki atau perempuan yang tidak memahami atau mengerti hukum waris Islam maka wajib hukumnya (dilaksanakan mendapat pahala, tidak dilaksanakan berdosa) baginya untuk mempelajarinya. Dan sebaliknya bagi barang siapa yang telah memahami dan menguasai hukum waris Islam maka berkewajiban pula untuk mengajarkannya kepada orang lain.
Sejarah Fiqih Mawaris
      Ketika Nabi Muhammad SAW. Hijrah demikian pula sahabat-sahabatnya, Nabi Muhammad mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Anshor. Dan dikatakan persaudaraan inipun oleh Nabi dijadikan sebab pusaka-mempusakai antara mereka. Sebagai contoh, apabila seorang Muhajirin meninggal di Madinah dan bersamanya ikut walinya (ahli waris), harta pusakanya akan diwarisi oleh walinya yang ikut hijrah itu. Sedang walinya yang ikut hijrah, tidak berhak mempusakai hartanya tersebut. Dan apabila seorang Muhajir yang pindah itu meninggal dan tidak mempunyai wali, harta pusakanya dapat diwarisi oleh saudaranya dari Anshor yang menjadi ahli waris karena telah menjadi saudara itu. Tentu saja waris dari persaudaraan yang demikian itu, hanya apabila lelaki dan tentu saja sudah dewasa.
       Tetapi didalam perkembangannya, masalah pengangkatan anak ini dihapus oleh Islam, pengangkatan anak itu tidak menyebabkan si anak angkat berkedudukan sebagai anak kandung. Tidak, Ia tetap sebagai anak lain.


Sebab, rukun dan syarat kewarisan
1. Syarat dan rukun waris
Terdapat tiga syarat warisan yang telah disepakati oleh para ulama, tiga syarat tersebut adalah:
1. Meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara haqiqy, hukmy (misalnya dianggap telah meninggal) maupun secara taqdiri.
2. Adanya ahli waris yang hidup secara haqiqy pada waktu pewaris meninggal dunia.
3. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti baik bagian masing-masing
Adapun rukun waris dalam hukum kewarisan Islam, diketahui ada tiga macam, yaitu :
1. Muwaris, yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya. Syaratnya adalah muwaris benar-benar telah meninggal dunia. Kematian seorang muwaris ituWaris (ahli waris), yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik hubungan darah (nasab), hubungan sebab semenda atau perkawinan, atau karena memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya adalah pada saat meninggalnya muwaris, ahli waris diketahui benarbenar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam hal ini adalah bayi yang masih dalam kandungan (al-haml). Terdapat juga syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu: antara muwaris dan ahli waris tidak ada halangan saling mewarisi.
2. Maurus atau al-Miras, yaitu harta peninggalan si mati setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat.
Dalam fiqih mawaris ada ilmu yang digunakan untuk mengetahui tata cara pembagian dan untuk mengetahui siapa-siapa saja yang berhak mendapat bagian, siapa yang tidak mendapat bagian dan berapa besar bagiannya adalah ilmu faroidl. Al-Faraaidh ( الفرائض ) adalah bentuk jamak dari kata Al-Fariidhoh (الفريضه ) yang oleh para ulama diartikan semakna dengan lafazh mafrudhah, yaitu bagian-bagian yang telah ditentukan kadarnya  Ketentuan kadar bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut :

Yang mendapat setengah harta.
1.Anak perempuan, apabila ia hanya sendiri, tidak bersama-sama saudaranya.
2.Anak perempuan dari anak laki-laki, apabila tidak ada anak perempuan.(berdasarkan keterangan ijma’
3.Saudara perempuan yang seibu sebapak atau sebapak saja, apabila ia saudara perempuan seibu sebapak tidak ada dan ia hanya seorang saja.
4.Suami, apabila isterinya yang meninggal dunia itu tidak meninggallkan anak dan tidak pula ada anak dari anak laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan.
Yang mendapat seperempat harta.
1.Suami, apabila isteri meninggal dunia itu meninggalkan anak, baik anak laki-laki ataupun anak perempuan, atau meninggalkan anak dari anak laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan. Firman Allah SWT, dalam surah An-Nisa’ ayat 12, yaitu :
بِهَا يُوصِينَ وَصِيَّةٍ بَعْدِ مِنْ تَرَكْنَ مِمَّا الرُّبُعُ فَلَكُمُ وَلَدٌ لَهُنَّ كَانَ فَإِنْ دَيْنٍ أَوْ
Artinya : “Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang di tinggalkannyasesudah dik penuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah di bayar utangnya.”
2.Istri, baik hanya satu orang ataupun berbilang, jika suami tidak meninggalkan anak(baik anak laki-laki maupun anak perempuan) dan tidak pula anak dari anak laki-laki(baik laki-laki maupun perempuan). Maka apabila istri itu berbilang, seperempat itu di bagi rata antara mereka

Yang mendapat seperdelapan harta.
Istri baik satu ataupun berbilang, mendapat warisan dari suaminya seperdelapan dari harta kalau suaminya yang meninggal dunia itu meninggalkan anak, baik anak laki-laki ataupun perempuan, atau anak dari anak laki-laki, baik laki-laki ataupun perempuan.
Firman Allah SWT, dalam surah An-Nisa’ ayat 12, yaitu :
الثُّمُنُ فَلَهُنَّ وَلَدٌ لَكُمْ كَانَ فَإِنْ
Artinya : “Jika kamu mempunyai anak, maka para istri itu memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan.”
Yang mendapat dua pertiga harta.
1.Dua orang anak perempuan atau lebih, dengan syarat apabila tidak ada anak laki-laki.
2.Dua orang anak perempuan atau lebih dari anak laki-laki. Apabila ia anak perempuan tidak ada, berarti anak perempuan dari anak laki-laki yang berbilang itu, mereka mendapatkan harta warisan dari kakek mereka sebanyak dua pertiga dari harta. Hal itu beralasan pada qias, yaitu di qiaskan dengan anak perempuan karena hukum cucu (anak dari anak laki-laki) dalam beberapa perkara, seperti hukum anak sejati.
3.Suadara perempuan yang seibu sebapak apabila berbilang(dua atau lebih). Firman Allah SWT, dalam Surah An-Nisa’ ayat 176, yaitu :
تَرَكَ مِمَّا الثُّلُثَانِ فَلَهُمَا اثْنَتَيْنِ كَانَتَا فَإِنْ
Artinya : “Jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang di tinggalkan oleh yang meninggal.”

Pengertian Wasiat
Wasiat adalah pesan tentang suatu kebaikan yang akan di jalankan sesudah seseorang meninggal dunia. Hukum wasiat adalah sunnah.
1. Rukun wasiat adalah sebagai berikut :
1. Ada orang yang berwasiat.
2. Ada yang menerima wasiat.
3. Sesuatu yang di wasiatkan.
4. Lafadz(kalimat) wasiat, yaitu kalimat yang dapat dipahami untuk wasiat
Sebanyak-banyak wasiat adalah sepertiga dari harta, tidak boleh lebih kecuali apaila di izinkan oleh semua ahli waris sesudah orang yang berwasiat meninggal. Sabda Rasulullah SAW. Yaitu :
Dari Ibnu Abbas. Ia berkata, “Alanghkah baiknya jika manusia mengurangi wasiat mereka dari sepertiga k seperempat. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW. Telah bersabda, “ Wasiat itu sepertiga, sedangkan sepertiga itu banyak.” ” (HR. Bukhori dan Muslim)
Wasiat hanya di tujukan kepada orang yang bukan ahli waris. Adapun kepada ahli waris, wasiat tidak sah kecuali apabila di ridhoi oleh semua ahli waris yang lain sesudah meninggalnya yang berwasiat. Sabda Rasulullah SAW. Yaitu :
  Dari abu Amamah, Ia berkata : “ Saya telah mendengar Nabi SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah telah menentukan hak tiap-tiap ahli waris. Maka dengan ketentuan itu tidak ada hak wasiat lagi bagi seorang ahli wari.”(HR. Liam orang ahli hadist selain Nasai
Syarat orang yang di serahi menjalankan wasiat, yaitu :
1. Beragama Islam.
2. Baligh.
3. Berakal.
4. Merdeka.
5. Amanah.
6. Cakap untuk menjalankan sebagaimana yang di  kehendaki oleh yang berwasiat

Hak-hak terhadap harta peninggalan
Hak-hak yang berhubungan dengan harta peninggalan itu ada empat. Keempatnya tidak sama kedudukannya, sebagiannya ada yang lebih kuat dari yang lain sehingga ia didahulukan atas yang lain untuk dikeluarkan dari peninggalan.
Hak-hak tersebut menurut tertib berikut:
1.Biaya mengkafani dan memperlengkapinya menurut cara yang telah diatur dalam      masalah jenazah.
2.Melunasi hutangnya.
3.Pelaksanaan wasiat dari sepertiga sisa harta semuanya sesudah hutang dibayar.
4.Pembagian sisa harta di antara para ahli waris.
Perbandingan hukum lain
1. Hukum Waris Adat
2. Hokum Waris BW (Burgerlijk Wetboek)

Hukum waris dalam islam
Setiap masalah yang dihadapi oleh manusia ada hukumya (wajib, sunat, haram, mubah), di samping ada pula hikmahnya atau motif hukumnya. Namun, hanya sebagian kecil saja masalah-masalah yang telah ditunjukan oleh Al-Qur’an atau sunnah dengan keterangan yang jelas dan pasti (clear dan fix statement), sedangkan sebagian besar masalah-masalah itu tidak disinggung dalam Al-Qur’an atau sunnah secara eksplisit, atau disinggung tetapi tidak dengan keterangan yang jelas dan pasti.
Masalah-masalah yang menyangkut warisan seperti halnya masalah-msalah lain yang dihadpi manusia ada yang sudah dijelaskan permasalahannya dalam Al-Qur’an atau sunnah dengan keterangan yang kongkret, sehingga tidak timbul macam-macam interpretasi, bahkan mencapai ijma’ (konsensus) di kalangan ulama dan umat Islam. Misalnya kedudukan suami istri, bapak, ibu dan anak (lelaki atu perempuan) sebagai ahli waris yang tidak bisa tertutup oleh ahli waris lainnya dan juga hak bagiannya masing-masing.
Penyebab timbulnya bermacam-macam pendapat dan fatwa hukum dalam berbagai masalah waris adalah cukup banyak.Tetapi ada dua hal yang menjadi penyebab utamanya, yakni :
1. Metode dan pendekatan yang digunakan oleh ulama dalam melakukan ijtihad berbeda; dan
2. Kondisi masyarakat dan waktu kapan ulama melakukan ijtihad juga berbeda.
A. Pelaksanaan Hukum Waris Islam di Indonesia
Sejak berdirinya kerajaan-krajaan Islam di Nusantara (Demak dan sebagainya) dan juga pada zaman VOC, hukum Islam sudah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam Indonesia sebagai konsekuensi iman dan penerimaan mereka terhadap agama Islam.
Pada tahun 1937, wewenang pengadilan agama mengadili perkara waris dicabut dengan keluarnya Stb. 1937 Nomor 116 dan 610 untuk jawa dan Madura dan Stb. 1937 Nomor 638 dan 639 untuk Kalimantan Selatan.
Pengadilan Agama di luar Jawa-Madura dan Kalimantan Selatan sampai Belanda dan Jepang meninggalkan Indonesia belum terbentuk secara resmi. Namun ia (pengadilan agama) tetap menjalankan tugasnya sebagai bagian dari Pengadilan Adat atau Pengadilan Sultan. Baru pada tahun1957 diundangkan PP Nomor 45 Tahun1957 yang mengatur Pengadilan Agama di luar Jawa-Madura dan Kalimantan Selatan dengan wewenang yang lebih luas, yaitu disamping kasus-kasus sengketa tentang perkawinan juga mempunyai wewenang atas waris, hadhanah, wakaf, sedekah, dan Baitul Mal. Tetapi peraturan yang menyatakan bahwa putusan Pengadilan Agama harus dikuatkan oleh Pengadilan Umum tetap berlaku.
Pada tahun 1977/1978 Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universita Indonesia mengadakan penelitian di lima daerah, yakni D.I. Aceh, Jambi, Palembang, DKI Jaya, dan Jawa Barat. Dan hasilnya antara lain adalah sebagai berikut :
1. Masyarakat Islam di lima daerah tersebut yang menghendaki berlakunya hukum waris Islam untuk mereka sebanyak 91,35%, sedang yang menghendaki berlakunya hukum waris adat sebanyak 6,65%
2. Kalau terjadi sengketa waris, maka mereka yang memilih Pengadilan Agama 77,16%, sedangkan yang memilih Pengadilan Negeri 15,5%

Tag : artikel
0 Komentar untuk "pengertian fiqih mawaris"

Back To Top