Kamis, 18 Mei 2017TMei 18, 2017

hukum perjanjian (kontrak bisnis)

2015– 2016
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis ucapkan kepada tuhan Yang Maha Esa karna berkat kehendaknya penulis dapat menyelesaikan tugas Mata Kuliah ASPEK HUKUM BISNIS DALAM ISLAM. Penulis juga tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada Dosen dan pihak yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan makalah ini.
Makalah ini juga di harapkan dapat menambah pengetahuan kita tentang “HUKUM PERJANJIAN (KONTRAK BISNIS)” di dunia bisnis. Untuk kesempurnaan dari makalah ini, maka penulis mengharapkan saran kritik dari para pembaca agar dalam menyusun makalah berikutnya dapat lebih baik lagi. Akhirnya dengan tersusunya makalah ini dapat menambah ilmu pengetahuan kita semua, trimakasih.              

DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR…………………..………................................................................i
DAFTAR ISI……………………………………………………………………………..ii
I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang………………………………………………………….............4
            1.2 Rumusan Masalah……………………………………………………..……….4
1.3 Tujuan…………………………………………………………………...……...4
II. PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Perjanjian…………………………………………………….……..5
2.2 Subyek dan Obyek Perjanjian.………………………………………………....5
2.3 Asas-asas dalam Hukum Perjanjian……………………………………………6
2.4 Syarat-syarat Syahnya Perjanjian……………………………………………....6
2.5 Bentuk-bentuk Perjanjian……………………………………………...……….7
2.6 Penyusunan perjanjian/Anatomi Kontrak………………………………..…….8
2.7 Wanprestasi (Ingkar Janji)……………………………………………...………9
III. PENUTUP
3.1 Kesimpulan……………………………………………………………………10
 DAFTAR PUSTAKA
PENDAHULUAN
1.1  Latar Belakang
Dari perjanjian tersebut timbul suatu hubungan hukum antara dua pihak pem-buatnya yang dinamakan perikatan. Hubungan hukum yaitu hubungan yang menimbulkan akibat hukum yang dijamin oleh hukum atau undang-undang. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban secara sukarela maka salah satu pihak dapat menuntut melalui pengadilan.
Sedangkan perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak : pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.
Dengan tersusunya makalah ini kami berusaha memberikan penjelasan tentang pengertian kontrak / perjanjian dalam kegiatan bisnis, subyek dan obyek perjanjian, Asas-asas dan syarat-syarat umum kontrak bisnis dan sebagainya.
1.2 Rumusan Masalah
1.      Pengertian perjanjian (kontrak bisnis)
2.      Subyek dan obyek perjanjian
3.      Asas-asas dalam hukum perjanjian
4.      Syarat-syarat syahnya perjajian
5.      Bentuk-bentuk perjanjian
6.      Penyusunan perjanjian/anatomi kontrak
7.      Wanprestasi (ingkar janji)
1.2  Tujuan
1.   Untuk mengetahui pengertian perjanjian (kontrak bisnis)
2.   Untuk memahami subyek dan obyek perjanjian
3.   Untuk mengetahui asas-asas dalam hukum perjanjian
4.   Untuk mengetahui syarat-syarat syahnya perjajian
5.   Untuk memahami bentuk-bentuk perjanjian
6.   Untuk mengetahui penyusunan perjanjian/anatomi kontrak
7.   Untuk memahami wanprestasi (ingkar janji)

PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Perjanjian
Kontrak (perjanjian) adalah suatu “peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”. Melalui kontrak terciptalah perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang membuat kontrak. Dengan kata lain para pihak terikat untuk mematuhi kontrak yang telah mereka buat tersebut. Dalam hal ini fungsi kontrak sama dengan perundang-undangan, tetapi hanya berlaku khusus terhadap para pembuatnya saja. Secara hukum, kontrak dapat dipaksakan berlaku melalui pengadilan. Hukum memberikan sanksi terhadap pelaku pelanggaran kontrak atau ingkar janji (wanprestasi).
            Dalam bisnis, kontrak ini penting sebagai pegangan, pedoman, dan alat bukti bagi para pihak itu sendiri. Kontrak yang baik akan memberikan jaminan dan kepastian yang besar kepada pihak-pihak sehingga membantu pelaksanaan transaksi bisnis.
2.2 Subyek dan Obyek Perjanjian
a. Syarat subjektif,
Syarat pertama dan kedua adalah mengenai subyeknya / para pihak yang mengadakan kontrak, maka disebut syarat subyektif, karena jika syarat subyektif tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapat dimintakan pembatalannya.
syarat ini apabila dilangar maka kontrak dapat dibatalkan, meliputi:
1)  kecakapan untuk membuat kontrak (dewasa dan tidak sakit ingatan);
2)  kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
            Dengan diperlukannya kata ” sepakat ”, maka berarti kedua pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak dan tidak mendapat suatu tekanan yang mengakibatkan adanya ” cacat ” bagi perujudan kehendak tersebut.
b. Syarat objektif,
syarat ini apabila dilanggar maka kontraknya batal demi hukum, meliputi:
1)  suatu hal (objek) tertentu;
2)  suatu sebab yang halal (kausa)
2.3 Asas-asas dalam Hukum Perjanjian
            Menurut pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata menyatakan : ” Bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya ”. Dari bunyi pasal tersebut sangat jelas terkandung asas-asas kontrak sebagai berikut :
1). Konsensus / sepakat , artinya perjanjian itu telah terjadi jika telah ada konsensus / sepakat antara pihak-pihak yang mengadakan kontrak.
2). Kebebasan berkontrak, artinya seseorang bebas untuk mengadakan perjanjian, bebas mengenai apa yang diperjanjikan, bebas mengenai bentuk kontraknya. Asas kebebasan berkontrak ini juga meliputi :
- Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian
- Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian;
- Kebebasan untuk menentukan atau memilih causa / isi dari perjanjian yang akan dibuatnya;
- Kebebasan untuk menentukan obyek perjanjian;
- Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian.
3). Pacta sunt servanda, artinya kontrak itu merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya ( mengikat dan memaksa ).
4). Asas kepercayaan, artinya kontrak harus dilandasi oleh i’tikad baik para pihak sehingga tidak unsur manipulasi dalam melakukan kontrak.( pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata menyatakan : ” perjanjian harus dilaksanakan dengan i’tikad baik ”
5). Asas persamaan hak dan keseimbangan dalam kewajiban
6). Asas moral dan kepatutan
7). Asas kebiasaan dan kepastian hukum
2.4 Syarat-syarat Syahnya Perjanjian
Dari bunyi Pasal 1338 ayat (1) jelas bahwa perjanjian yang mengikat hanyalah perjanjian yang sah. Supaya sah pembuatan perjanjian harus mempedomani Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal 1320 KUH Perdata menentukan empat syarat sahnya perjanjian yaitu harus ada kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang diperbolehkan.
1. Kesepakatan
            Yang dimaksud dengan kesepakatan disini adalah adanya rasa ikhlas atau saling memberi dan menerima atau sukarela diantara pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut. Kesepakatan tidak ada apabila kontrak dibuat atas dasar paksaan, penipuan atau kekhilafan.
2. Kecakapan 
            Kecakapan disini artinya para pihak yang membuat kontrak haruslah orang-orang yang oleh hukum dinyatakan sebagai subyek hukum. Pada dasarnya semua orang menurut hukum cakap untuk membuat kontrak. Yang tidak cakap adalah orang-orang yang ditentukan hukum, yaitu anak-anak, orang dewasa yang ditempatkan dibawah pengawasan (curatele), dan orang sakit jiwa.
3. Hal tertentu
            Hal tertentu maksudnya obyek yang diatur kontrak tersebut harus jelas, setidak-tidaknya dapat ditentukan. Jadi tidak boleh samar-samar. Hal ini penting untuk memberikan jaminan atau kepastian kepada pihak-pihak dan mencegah timbulnya kontrak fiktif. Misalnya jual beli sebuah mobil, harus jelas merk apa, buatan tahun berapa, warna apa, nomor mesinnya berapa, dan sebagainya. Semakin jelas semakin baik. Tidak boleh misalnya jual beli sebuah mobil saja, tanpa penjelasan lebih lanjut.
4. Sebab yang dibolehkan
            Maksudnya isi kontrak tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang sifatnya memaksa, ketertiban umum, dan kesusilaan. Misalnya jual beli bayi adalah tidak sah karena bertentangan dengan norma-norma tersebut.
2.5 Bentuk-bentuk perjanjian
KUH Perdata memberikan kebebasan pihak-pihak membuat kontrak secara tertulis maupun secara lisan. Baik tertulis maupun lisan mengikat, asalkan memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Jadi, kontrak tidak harus dibuat secara tertulis.
            Namun terdapat beberapa jenis kontrak yang wajib dibuat tertulis yang telah ditentukan oleh perundang-undangan. Misalnya transaksi atas tanah (jual beli, hibah, tukar menukar, dan sebagainya) harus dibuat secara tertulis di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sesuai ketentuan hukum agraria yang berlaku.
            Di dalam bisnis tertentu terdapat kecenderungan untuk menggunakan kontrak baku, yaitu kontrak yang sebelumnya isinya telah ditetapkan oleh salah satu pihak, sedang sisanya dapat dinegosiasi. Misalnya perusahaan perbankan untuk perjanjian kredit.
2.6 Penyusunan Perjanjian/Anatomi Kontrak
Untuk menyusun suatu kontrak bisnis yang baik diperlukan adanya persiapan atau perencanaan terlebih dahulu. Idealnya sejak negosiasi bisnis persiapan tersebut sudah dimulai. Penyusunan suatu kontrak bisnis meliputi beberapa tahapan sejak persiapan atau perencanaan sampai dengan pelaksanaan isi kontrak. Tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Prakontrak
            a. Negosiasi;
            b. Memorandum of Understanding  (MoU);
            c. Studi Kelayakan;
            d. Negosiasi (lanjutan).
2. Kontrak
            a. Penulisan Naskah Awal;
            b. Perbaikan Naskah;
            c. Penulisan Naskah Akhir;
            d. Penandatanganan.
3. Pasca kontrak
            Secara teknis di bagian awal perlu diuraikan secara jelas informasi mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. Misalnya, Nama ... ; Pekerjaan ... ; Bertempat tinggal di ... ; dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri/untuk dan atas nama ... berkedudukan di ... selanjutnya disebut penjual.  Nama ... ; Pekerjaan ... ; Bertempat tinggal di ... ; dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri/untuk dan atas nama ... berkedudukan di ... selanjutnya disebut pembeli.
            Pada bagian berikutnya diuraikan secara ringkas latar belakang terjadinya kesepakatan (recital). Kemudian pada bagian inti sebuah kontrak dijelaskan panjang lebar isi kontrak tersebut yang dapat dibuat dalam bentuk pasal-pasal, ayat-ayat, huruf-huruf, angka-angka tertentu. Setelah itu baru dirumuskan penutupan dengan menuliskan kata-kata penutup. Misalnya,demikian perjanjian ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya. Di bagian bawah kontrak dibubuhkan tanda tangan kedua belah pihak dan para saksi (kalau ada). Dan akhirnya diberikan materai Rp 2.000. bagi perusahaan/badan hukum digunakan cap lembaga masing-masing.
2.7 Wanprestasi (Ingkar Janji)
                        Wanprestasi (ingkar janji) berarti tidak melaksanakan isi kontrak. Padahal pihak-pihak sebelumnya telah sepakat melaksanakannya. Sanksi demikian merupakan sanksi perdata karena masalah kontrak menyangkut kepentingan pribadi, yang berbeda dengan sanksi pidana berupa hukum fisik (penjara).
            Subekti (1983:45) membagi wanprestasi ke dalam empat bentuk yaitu:
1.         Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2.         melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3.         melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; dan
4.         melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.
Ganti rugi yang dapat digugat terhadap wanprestasi adalah penggantian kerugian materiel yang nyata akibat wanprestasi tersebut.
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
            Kontrak atau perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Kontrak dalam hal ini fungsinya sama dengan UU. tapi hanya berlaku bagi pihak yang membuatnya. Yang ingkar/melanggar digugat dengan gugatan wanprestasi (ingkar janji).
DAFTAR PUSTAKA
http://asiamaya.com/konsultasi_hukum/ist_hukum/kontrak.htm

http://bayumanuhutu.blogspot.com/2009/09/peranan-kontrak-dalam-hukum-bisnis.html      •        http://www.legalakses.com/perikatan-perjanjian-kontrak/      
Tag : makalah
0 Komentar untuk "hukum perjanjian (kontrak bisnis)"

Back To Top